TempoJateng.com – Di balik aliran air yang menghidupi ribuan rumah tangga di Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ternyata menyimpan gejolak. Aroma penyimpangan, praktik nepotisme, hingga potensi korupsi menyeruak dari tubuh perusahaan pelat merah itu, menempatkan manajemennya dalam sorotan tajam publik dan aktivis antikorupsi.
Puncak dari kekisruhan ini meletup ketika Penjabat Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, memutuskan memberhentikan sementara Surya Aji dari jabatannya sebagai Direktur Teknik PDAM. Keputusan itu diambil setelah Dewan Pengawas PDAM menemukan dugaan pelanggaran dalam penjualan catat meter—aset milik PDAM—yang berlangsung sejak 2021 hingga 2024.
“Kerugiannya ditaksir mencapai Rp588 juta. Kami menemukan indikasi kuat bahwa penjualan aset dilakukan di luar prosedur,” ungkap seorang pejabat internal yang enggan disebutkan namanya kepada TempoJateng, Selasa lalu.
Namun persoalan di PDAM tak berhenti pada satu nama. Dewan Pengawas PDAM, Samino, yang tak lain adalah mantan Direktur Utama lembaga tersebut, juga ikut terseret dalam pusaran tuduhan. Samino diduga dilantik menjadi pengawas hanya empat bulan setelah pensiun, langkah yang menimbulkan kecurigaan publik atas independensi proses penunjukannya. Ia juga dituding telah menempatkan anak, menantu, dan keponakannya dalam berbagai posisi strategis di PDAM.
“Ini mengarah ke nepotisme terang-terangan. Harusnya PDAM menjadi contoh tata kelola yang bersih,” kata seorang mantan pegawai PDAM yang kini aktif di asosiasi pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Nama lain yang turut mencuat adalah M. Ilham, Kepala Bagian Teknik PDAM yang disebut-sebut sebagai calon kuat Direktur Utama berikutnya. Namun jejak langkahnya dalam proyek pemasangan pipa di Payaman justru menimbulkan tanya. Sejumlah pelanggaran teknis dan ketidaksesuaian spesifikasi disebut-sebut terjadi selama proyek berjalan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Wuri Pujiastuti, kini menjabat rangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM sekaligus Dewan Pengawas. Posisi ganda ini mengundang kritik tajam. “Bagaimana bisa satu orang mengawasi dirinya sendiri? Ini jelas konflik kepentingan yang mencederai prinsip good governance,” ujar pengamat kebijakan publik yang meminta namanya disamarkan.
Di tengah berbagai kegaduhan itu, suara masyarakat tak lagi bisa dibungkam. Warga menuntut kejelasan dan perbaikan. “Sebagai pelanggan, kami ingin layanan air bersih tidak terganggu. Tapi kalau manajemennya seperti ini, bagaimana bisa percaya?” kata Andi, warga Kelurahan Sidorejo.
Siti, pelanggan PDAM lainnya, menambahkan, “Air adalah kebutuhan pokok. Kalau ada masalah internal, ujung-ujungnya kami yang kena dampaknya.”
Isu ini pun menarik perhatian Investigasi Corruption Watch (ICW Indonesia). Lewat pengurus hariannya, Arman Solehan, ICW Indonesia menyatakan telah menerima laporan masyarakat dan sedang melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan di PDAM Salatiga.
“Strukturnya rapat, mereka saling pegang kartu, dan potensi saling menyalahkan sangat besar. Tapi kami serius. Berkas sudah kami kumpulkan. Minggu depan kami kirim ke Mabes Polri,” ujar Arman kepada TempoJateng, Minggu, 6 April 2025.
ICW Indonesia berharap kasus ini dapat menjadi pintu masuk pembenahan menyeluruh di tubuh PDAM. “Tidak bisa dibiarkan. Ini uang rakyat. Air itu hidup. Jangan biarkan disalahgunakan oleh segelintir orang yang memanfaatkan jabatan,” tegas Arman.
Kini, PDAM Salatiga berada di persimpangan jalan: bersih-bersih atau runtuh dalam lubang krisis kepercayaan.
0 Komentar