SALATIGA | TempoJateng.com - Proyek pembangunan saluran drainase di RT 01–04 RW 10, Kelurahan Tingkir Tengah, Kota Salatiga, kembali menuai kritik. Pekerjaan senilai Rp 402,6 juta yang bersumber dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 itu dikerjakan oleh CV. Waras Langgeng Semesta dengan masa pelaksanaan 80 hari kalender, di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Salatiga.
Pantauan awak media dan lembaga masyarakat di lokasi pada Senin (20/10/2025) menemukan sejumlah kejanggalan. Para pekerja terlihat tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu proyek, maupun rompi keselamatan. Tak tampak pula mandor, pengawas, atau konsultan proyek di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pekerjaan berlangsung tanpa kendali teknis yang memadai.
Papan informasi proyek memang terpasang, namun posisinya jauh dari area pekerjaan. Publik pun kesulitan memperoleh informasi detail, yang menimbulkan kesan minim transparansi terhadap proyek pemerintah tersebut.
Material yang digunakan juga dipertanyakan. Pasir berwarna kemerahan yang tampak di lokasi diduga tidak memenuhi standar material untuk pekerjaan beton dan pasangan U-Ditch. Beberapa bagian bahkan terlihat tanpa lantai kerja atau urugan pasir kering. Selain itu, jarak antarbesi cor mencapai lebih dari 25 sentimeter, padahal seharusnya maksimal 20 sentimeter dengan sistem dua lapis silang (zig-zag).
Salah satu pekerja, Sulis, mengaku pekerjaan sulit dilakukan karena air di saluran terus mengalir.
“Tempat airnya nggak bisa kering, Pak. Airnya terus mengalir,” ujarnya.
Sementara itu, Kardiman, warga setempat yang juga pensiunan anggota Polsek Ambarawa, menyayangkan lemahnya pengawasan dan keterbukaan terhadap proyek bernilai ratusan juta tersebut.
“Proyek pemerintah harusnya terbuka dan diawasi ketat. Jangan sampai seperti ditutup-tutupi. Apalagi ini letaknya dekat rumah Ketua DPRD Kota Salatiga, seharusnya jadi contoh keterbukaan publik,” tegasnya.
Warga berharap Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan menurunkan tim pengawas untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan mutu teknis yang ditetapkan.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar proyek drainase yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.(Sup/Putra)
0 Komentar